Legalkan Ganja sebagai Obat, Hilangkah Akal Sehat?

Indonesia, ialah negeri yang penuh dengan kebijakan kontroversial. Setiap kebijakan yang diputuskan kerap kali mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Kali ini soal legalitas budi daya ganja sebagai tanaman obat.

Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkannya sebagai salah satu tanaman obat komoditas binaan. Hal tersebut dapat diketahui oleh publik lewat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Kepmentan) Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian. (nasional.kompas.com, 30/8/2020)

Pejabat yang terkait yaitu Menteri Pertanian Syahrul Limpo menandatangai aturan tersebut pada 3 Februari 2020. Ia menyatakan bahwa aturan ganja sebagai kelompok komoditas tanaman obat hanya dilakukan bagi ganja yang ditanam untuk kepentingan pelayanan medis dan/atau ilmu pengetahuan, dan secara legal oleh UU Narkotika. Namun hingga saat ini, kata dia, belum ada satu pun petani ganja legal dan menjadi binaan Kementan.

Tak berapa lama setelah putusan tersebut dilegalkan, Mentan malah mencabut sementara keputusan yang telah ditandatangani, sebab ada kontroversi dalam beleid tersebut, yaitu masuknya ganja (Cannabis sativa) sebagai salah satu komoditas binaan pertanian. Apalagi setelah mendapat sorotan publik yang memberikan kesan kontra pada putusan tersebut.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Tommy Nugraha menungkapkan bahwa pencabutan putusan tersebut untuk dikaji kembali dan segera akan melakukan revisi dengan stakeholder terkait.

Stakeholder yang terkait yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). (nasional.kompas.com, 30/8/2020)

Bukan baru pertama kali, publik melihat ketidakjelasan dari setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah lewat para pejabatnya.

Jika putusan tersebut banyak menuai kontroversi, langsung dengan cepat membuat pernyataan baru dengan menyebutkan penundaan sementara dan alasan akan melakukan kajian serta revisi kembali.

Kondisi ini semakin menambah kebingungan publik dan mengonfirmasikan bahwa tidak ada satu pun kebijakan becus yang diterapkan untuk rakyat.

Berlapis-lapis masalah yang terus datang di tengah rakyat. Namun, semua masalah tersebut tidak tuntas diselesaikan oleh negara. Tanaman ganja yang telah ditetapkan sebagai salah satu jenis narkotika golongan I yang menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Meski dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tindakan gegabah yang dilakukan Mentan dengan melegalkan ganja sebagai komoditas obat, sangat wajar menuai kritikan dari publik. Bahkan, publik berhak mempertanyakan apa yang mendasari langkah tersebut diambil oleh Mentan, mengingat negeri yang kaya ini masih memiliki berbagai jenis tanaman yang tidak diharamkan oleh agama dan tidak dilarang negara. Lantas kenapa harus ganja?

Pasang Cabut Kebijakan, Bukti Gagalnya Sistem Sekuler
Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupi), Yenti Garnasih menegaskan bahwa melegalkan ganja apa pun peruntukannya baik untuk pengobatan, apalagi tidak/belum memiliki payung hukum yaitu undang-undang baru tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sebelumnya atau yang lain, tentu ini sangat disayangkan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor tersebut juga menilai pasang cabut kebijakan atau peraturan seperti ini akan membuat rakyat bingung dan menimbulkan banyak pertanyaan hingga publik menduga apakah aturan Kepmentan ini karena pesanan? Apakah ini semacam “tes” untuk melihat reaksi masyarakat? (ekonomi.bisnis.com, 2/9/2020)

Apalagi publik menemukan pernyataan bahwa walaupun ganja secara umum adalah barang terlarang, tetapi bisa menjadi legal asal untuk tujuan tertentu.

Tujuan tertentu yang dimaksud pastinya demi keuntungan pihak-pihak yang terkait. Karena dapat dibuktikan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memiliki catatan ekspor-impor produk turunan tanaman yang punya nama julukan cimeng tersebut. (cnbcindonesia.com, 30/8/2020)

Publik juga mencium aroma uang di balik dari penggunaan ganja, karena di negara-negara yang melegalkan ganja, ganja menghasilkan pundi-pundi rupiah. Bahkan, Kanada sebagai salah satu negara yang melegalkannya, memiliki perusahan-perusahan budidaya ganja yang sudah masuk bursa.

Sementara itu, Ahli hukum pidana Universitas Indonesia (UII) Prof Mudzakir juga menegaskan tanaman ganja bukan kewenangan Kementan, melainkan Kementerian Kesehatan.

Menurut dia, kalau ada sesuatu yang dibutuhkan untuk kepentingan kesehatan , itu adalah ranah Kemenkes bukan di Kementan. Kementan sebaiknya fokus mengurus tentang pangan nasional. (nasional.sindonews,29/8/2020)

Karena sebelumnya pernah terjadi kasus pidana di negeri ini, seorang suami yang mengobati istrinya dengan cara menanam sendiri tanaman narkotika (ganja) tapi dilarang dan ditangkap. Saat ini jika Mentan menetapkan ganja sebagai tanaman obat maka terjadi ketidakjelasan atas hukum di tengah rakyat.

Menjadi bukti bagi publik bahwa sistem sekuler tidak mampu alias gagal menghasilkan kebijakan yang menjamin terwujudnya rasa aman dan kemaslahatan fisik.

Sekali lagi, publik menyaksikan lembaga-lembaga yang ada dalam pemerintahan tidak bisa berjalan beriringan guna memberikan kemaslahatan bagi rakyat.

Hingga sampai saat ini rakyat terus hidup dalam kebingungan dari setiap aturan yang mereka putuskan. Ironinya, rakyat yang terus menjadi korban dari penerapan aturan yang tumpang tindih antarlembaga pemerintah.

Inilah sistem yang berjalan atas dasar kemanfaatan semata, menabrak rambu-rambu agama. Mustahil membawa kemaslahatan bagi rakyat, yang dikedepankan ialah keuntungan semata.

Agama dianggap racun yang tidak boleh turut mengatur negara, perannya dimandulkan. Halal dan haram tidak menjadi ukuran buat mereka, tetapi bermanfaat atau tidak sesuai kacamata manusia yang menjadi sandarannya. Wajar, jika negeri ini jauh dari berkah dan penuh segudang masalah.

Negara Haram Ambil Untung dari Benda yang Diharamkan
Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI, Noor Ahmad menegaskan bahwa ganja termasuk barang haram. Jika barang haram diperjualbelikan tentu hukumnya juga haram. Kita tidak boleh bermain-main pada sesuatu yang sudah dilarang. Meskipun dengan alasan untuk pengobatan, untuk kecantikan dan sebagainya. (news.detik.com, 1/2/2020)

Pernyataan Pak Noor begitu gamblang untuk dipahami. Lalu bagaimana sikap pemerintah? Apakah hal itu menjadi pertimbangan bagi mereka untuk memutuskan suatu kebijakan?

Sayangnya, negeri ini sudah lama tak menjadikan timbangan agama sebagai acuan untuk menjalankan segala kebijakan, seringnya hukum Konstitusi di atas segalanya dan berani mengangkangi hukum yang datangnya dari Ilahi.

Dalam Islam diatur jenis pekerjaan yang diperbolehkan bagi kaum muslimin. Maka jika ada jenis pekerjaan yang dilarang, pertanda hasil dari jenis pekerjaan tersebut merupakan sesuatu yang diharamkan pula dalam Islam.

Misalnya, tidak boleh memproduksi khamr, melalukan jual beli babi, membudidayakan ganja, atau bekerja di perseroan saham, bank riba, kasino, dan sebagainya.

Islam juga mengharamkan barang dan jasa yang haram untuk diproduksi, dikonsumsi dan didistribusikan di tengah masyarakat. Termasuk dalam hal ini juga ganja. Negara hanya akan melakukan aktivitas produksi yang memproduksi barang yang halal.

Dapat dipastikan, jika barang yang diproduksi haram, maka haram pula industri tersebut. Mengambil untung atas memanfaatkan barang haram tentu haram pula hukumnya.

Dengan begitu, negara dalam Islam telah melakukan penjagaan pada individu dan masyarakatnya untuk hidup sehat sesuai syariat.

Berbagai dalil dapat kita temukan terkait keharaman narkoba termasuk di dalamnya ganja. Syaikh Sa’aduddin Mus’id Hilali mendefinisikan narkoba sebagai segala materi (zat) yang menyebabkan hilangnya atau lemahnya kesadaran/pengindraan. (Sa’aduddin Mus’id Hilali, At Ta’shil As Syar’i li Al Kahmr wa Al Mukhaddirat, hlm.142)

Jumhur ulama telah mengharamkan narkoba dalam berbagai jenis, baik itu ganja, opium, morfin, kokain, ekstasi, dan sebagainya.

Haramnya narkoba juga diterangkan dalam kaidah fikih tentang bahaya (dharar): Al aslu fi al madhaar at tahrim (hukum asal benda yang berbahaya (mudarat) adalah haram). (Taqiyuddin An-Nabhani, Al Syakhsiyah Al Islamiyah, 3/456).

Ciri Khas Kapitalisme-Sekuler
Kini dalam sistem kapitalis-sekuler memandang narkoba sangat menguntungkan secara materi dari sisi ekonomi dan sah-sah saja diproduksi jika masih ada permintaan pasar.

Pandemi penyalahgunaan obat dalam segala bentuknya merupakan ciri kehidupan di dalam sistem sekuler. Ketika ganja dilegalkan menjadi komoditas obat, kita akan dapati kehancuran pada masyarakat yang terjadi. Dengan alasan obat, akan mudah untuk dikonsumsi.

Apalagi di tengah kesulitan ekonomi saat ini, ganja bisa menjadi “pelarian” bagi mereka yang membutuhkan ketenangan hidup, miskin iman, stres dan depresi yang terus dialami.

Lama-kelamaan masyarakat mulai bergantung pada obat-obatan dan kehilangan independensi, bahkan tak mengerti ketika akal dan nurani mereka dimanipulasi. Innalillahi. [MNews]


Sumber:Muslimahnews.com